SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA BARABAI

Statistik Pengunjung

Jumlah Pengunjung :
184027
Pengunjung Hari Ini :
61
User Online :
1
Terakhir Update :
20-10-2014

Web Administrator

  • Aries
 

DPR Minta Remunerasi Ditunda

Jakarta I pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menunda pemberian remunerasi terhadap institusi Polri dan kejaksaan karena banyaknya oknum pejabat di lingkungan itu yang diduga terlibat dalam mafia kasus (markus).

 

Anggota III DPR Buchori Yusuf mengatakan, pemberian remunerasi kepada dua lembaga tersebut sebaiknya ditunda mengingat kinerja dan prestasi yang ada sekarang ini tidak memuaskan.”Remunerasi kita tunda.Kita melihat reputasi yang sudah dibangun. Tunjukkan dulu kerja yang bagus baru diberi penghargaan. Bagaimana remunerasi diberikan jika prestasi tidak bagus,” tegasnya saat dihubungi kemarin. Sekedar diketahui,pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan remunerasi pada Polri dan kejaksaan tahun ini.
 

Pemberian remunerasi, kata Buchori, sebaiknya diberikan jika kinerja yang dilakukan lembaga tersebut sudah bagus dan memenuhi harapan masyarakat. Jika telah memenuhi harapan,remunerasi dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan.”Kinerja bagus baru diberikan remunerasi,”katanya. Menurut dia,remunerasi merupakan pemberian gaji sesuai apa yang dikerjakan.Tujuannya agar para pegawai dapat bekerja secara profesional dan tidak mudah diiming- imingi oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan mereka. Meski demikian,pemberian remunerasi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan oknum pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya.Mentalitas pekerja yang masih patron client akan menyulitkan proses perubahan.
 

Agar remunerasi berjalan baik, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat.”Perlu ada check and balance sehingga membentuk pribadi yang kuat dan mengatakan tidak jika ada yang ingin memanfaatkannya,” paparnya. Politikus asal Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) ini menambahkan, pemberian remunerasi itu jangan sampai digunakan untuk memperbesar pendapatan.Sementara budaya dan etos kerja masih seperti yang dulu.Buchori menilai, kasus makelar pajak yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) Gayus Halomoan P Tambunan merupakan kejahatan yang sempurna karena melibatkan sejumlah penyidik di kepolisian,kejaksaan, dan pengadilan.Mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 

Dengan peristiwa tersebut, ini merupakan momentum untuk membentuk budaya baru sekaligus upaya untuk memperbaiki kinerja dan citra. ”Apa yang dilakukan Komjen Pol Susno Duadji harus kita dukung.Jangan anggap itu sebagai hal yang merusak institusinya,” paparnya. Hal senada dikatakan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.Menurut dia, penundaan pemberian remunerasi diperlukan mengingat kinerja dua lembaga tersebut belum memenuhi keinginan masyarakat. Dibandingkan institusi kepolisian, kata dia, kejaksaan merupakan institusi yang dinilai tidak serius dalam melakukan perubahan internal.”Komisi III belum melihat kejaksaan benar-benar seperti yang diharapkan publik,”ujarnya.
 

Padahal, untuk menjawab keinginan masyarakat,ada beberapa institusi yang harus mengalami perubahan yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Ditjen Pajak.Jika lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, kesejahteraan dapat diwujudkan. Meski demikian, program remunerasi tetap dijalankan, tetapi perlu bersyarat dan bukan remunerasi yang didasarkan atas keinginan tertentu. ”Kita lihat sampai tahun depan, apakah kejaksaan mampu memutus kasus-kasus korupsi besar. Sejauh ini belum ditemukan ada usaha dari kejaksaan untuk menyelamatkan harta negara dan menangkap para koruptor,” paparnya.
 

Sementara itu,Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, selama ini remunerasi hanya dianggap sebagai insentif, bukan reward.Lebih tepat jika dikatakan sebagai kenaikan gaji dan bukan remunerasi. ”Kementerian Keuangan sebagai pengendali tidak ada prestasi malah dinaikkan dulu, jadi bukan penghargaan melainkan insentif,”ujarnya. Sumber seputar-indonesia.com

Total akses : 535